Dalam upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia, pemerintah telah merilis delapan kebijakan strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, adil, dan sehat bagi investor. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan berbagai stimulus ini dalam konferensi pers di Jakarta. Berikut penjelasan mengenai delapan kebijakan tersebut:
1. Tarif PPN untuk Barang Mewah
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% khusus untuk barang mewah, sedangkan barang dan jasa non-mewah tetap dikenakan tarif 11%. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan pajak dan daya beli masyarakat.
2. Stimulus untuk Rumah Tangga
Untuk mendukung konsumsi rumah tangga, pemerintah memberikan bantuan berupa beras 10 kilogram per bulan kepada 15 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari dan Februari 2025. Selain itu, pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA ke bawah mendapatkan diskon 50% untuk periode yang sama.
Baca Juga: Dua Pajak Baru Kendaraan Bermotor Mulai Januari 2025
3. Bantuan untuk Pekerja yang Terkena PHK
Pemerintah mempermudah akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini menjadi jaring pengaman sosial bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
4. Insentif bagi UMKM
UMKM mendapat perpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% hingga akhir 2025. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk tetap bertahan dan berkembang.
5. Dukungan untuk Industri Padat Karya
Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur mendapat keringanan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Selain itu, subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin serta bantuan jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan menjadi bagian dari paket stimulus.
Baca Juga: Investasi Menjanjikan di 2025: Panduan Santai untuk Investor Muda
6. Insentif untuk Sektor Otomotif
Kendaraan listrik berbasis baterai mendapatkan berbagai insentif, seperti PPN DTP 10%, bea masuk nol persen, dan pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Ini diharapkan mendorong pengembangan sektor otomotif yang ramah lingkungan.
7. Insentif untuk Perumahan
Pemerintah memberikan insentif PPN DTP atas penjualan rumah hingga Rp5 miliar. Untuk harga rumah sampai dengan Rp2 miliar, PPN DTP sebesar 100% berlaku selama Januari-Juni 2025, dan 50% untuk periode Juli-Desember 2025.
8. Kebijakan Pajak Minimum Global
Mulai 2025, pemerintah akan menerapkan pajak minimum 15% bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet minimal 750 juta euro. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar.
Baca Juga: Memahami Core Tax: Sistem Perpajakan Inti yang Perlu Anda Ketahui
Delapan kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi. Dengan fokus pada berbagai sektor seperti UMKM, rumah tangga, pekerja, dan industri, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
